Dalam surat peringatan pengosongan dari Perum Perumnas Regional Rusunawa Cabang Jakarta II Reg Rusunawa nomor 1120/10/2009 yang diterima pada 12 Oktober 2009 itu, pihak Perum Perumnas memberikan waktu 3x24 jam kepada penghuni untuk yang berada di lantai dasar untuk mengosongkan tempatnya.

“Warga rusun sini resah setelah menerima surat peringatan itu. Kami meminta kebijakan pengelola jangan menyuruh kami mengosongkan begitu saja, dimana kami mau tiggal?" kata Sumiati, penghuni rusun yang mengaku sudah lima tahun tinggal di lokasi itu, Selasa (13/10) siang, seraya menunjukan surat peringatan yang dimaksud bersama warga penghuni rusun lainnya.

Warga yang tinggal di rusun tersebut memang eks korban kebakaran 1996. Mereka hanya dikenakan biaya sewa sekitar Rp 90 ribu hingga Rp110 ribu per bulan. Di lantai dasar selain untuk tempat tinggal, juga terdapat mushola Darul Iman yang juga terancam digusur. Sayangnya, setelah enam tahun dimanfaatkan warga, pihak pengelola berencana mengambilalih lantai dasar untuk disewakan kembali kepada pihak lain yang telah lulus seleksi tim pengelola rusun.

Pengelola sempat mendata penghuni di lantai dasar pada Mei 2009 lalu. Tetapi belum ada pernyataan resmi dari pengelola bahwa warga penghuni rusun yang sudah didata, bakal mendapatkan tempat. “Malah kami yang sudah didata pun mendapatkan surat peringatan pengosongan,” katanya.

Ada sekitar 60 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di lantai dasar. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai pedagang yang juga penghuni rumah susun. “Selama ini, untuk lantai dasar, kami tidak pernah dikutip uang sewa. Tapi ada beberapa warga memberikan uang bulanan sekadarnya pada keamanan setempat,” jelasnya.

Kepala Kantor Pengelola Perumnas Rusun Sindang, Muchtar Hutapea membenarkan rencana pengosongan untuk penghuni di lantai dasar. Pasalnya, sudah terjadi penyerobotan lahan di lokasi itu yang sebenarnya diperuntukan sebagai unit usaha. “Oleh karena itu, kami akan mengembalikan kepada peruntukan semula, dan kami sudah melakukan pendataan siapa saja yang layak dan berhak menempati lokasi," jelas Muchtar yang ditemui di kantornya.